Jakarta, Literatus.id- Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 digunakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi produktif dan inklusif. Hal tersebut disampaikannya pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP pada 2026, Kamis (24/7/2025).
Pada kesempatan itu, Gus Jazil juga menyampaikan tentang kebijakan umum bidang perpajakan, belanja pemerintah pusat, kebijakan subsidi energi, arah kebijakan umum transfer ke daerah,dan kebijakan pembiayaan anggaran.
“Berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN, dan harus sudah selesai paling lambat pada Juli,” ujar Ketua Fraksi PKB itu.
Politisi yang akrab disapa Gus Jazil juga mengatakan bahwa Banggar telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada 1 – 22 Juli 2025. Dalam rapat itu disepakati pembentukan empat panitia kerja (Panja).
Pada rapat kerja 22 Juli 2025, seluruh laporan panja telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP 2026 yang akan menjadi bahan dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2026 beserta nota keuangannya.
Menurutnya dalam RKP 2026, pemerintah mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Pemerintah juga sudah menetapkan target sasaran dan indikator pembangunan 2026.
“Rinciannya, target pertumbuhan ekonomi 5,20-5,80 persen, GNI per kapita USD 5.520, penurunan intensitas emisi GRK 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, rasio gini 0,377-0,380, kemiskinan ekstrem 0,0-0,5 persen, dan indeks modal manusia 0,57. Kemudian indeks kesejahteraan petani 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen,”bebernya,
Selain itu pemerintah juga telah menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional. Di antaranya, memperkokoh Ideologi Pancasila, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintah juga akan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” pungkas Wakil Ketua Umum PKB.
