Jakarta, literatus.id- Indonesia tengah menghadapi gejala deindustrialisasi di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang terus menurun setiap tahunnya. Kondisi ini tentu berpotensi menghambat misi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen selambatnya pada 2029.
Merespons hal tersebut Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia menjelaskan bahwa fenomena deindustrialisasi ini ditandai dengan penurunan pertumbuhan industri, PHK serta ketergantungan impor, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Deindustrialisasi dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena produktivitas sektor jasa lebih rendah dibandingkan manufaktur..
“Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat dipengaruhi dari pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas meskipun terjadi perkembangan di sector ekonomi gig hal tersebut hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap pengangguran, ia tidak bisa menjadi solusi utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.” jelasnya.
Menurutnya gejala deindustrialisasi ini sendiri diakibatkan kurangnya investasi teknologi, infrastruktur kurang memadai, biaya logistik tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Penurunan ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia semakin bergantung pada sektor jasa, termasuk ekonomi gig, sebelum mencapai tingkat industrialisasi yang optimal.
Lebih lanjut politisi yang akrab disapa Nuni tersebut juga menyebut deindustrialisasi dini merupakan ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia.
Nunik juga menilai pemerintah perlu mengarahkan kembali kebijakan hilirisasi ke sektor industri padat karya, bukan hanya ke industri ekstraktif atau berbasis komoditas.
“Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja formal,meningkatkan produktivitas nasional dan menaikkan pendapatan rumah tangga,”tambahnya.
Selain itu ia juga mendorong integrasi rantai pasok dalam negeri,pengembangan ekosistem industri nasional yang terhubung dari hulu ke hilir dan peningkatan investasi manufaktur domestic sebagai upaya pemulian.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan terkait pendidikan vokasi dan pelatihan kerja industri.
“Indonesia harus membangun kembali sektor manufaktur yang kuat agar tak mengalami stagnasi ekonomi dan terjebak dalam middle-income trap, di mana negara gagal naik ke level pendapatan tinggi karena lemahnya basis industry,”pungkasnya.
