Metro, literatus.id- Ketua Panja RUU Kepariwisataan , Chusnunia beraharap RUU Kepariwisataan dapat dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Kita berharap RUU Kepariwisataan dapat segera di sahkan di rapat paripurna penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 besok,” ujar politisi yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Hal tersebut menurut Chusnunia menjadi penting agar pada masa berikutnya Komisi VII DPR RI dapat segera membahas RUU lainya seperti RUU Kawasan Industri.
Lebih lanjut Chusnunia mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
“Persetujuan tingkat I tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi VII bersama pemerintah, usai Panitia Kerja (Panja) usai merampungkan poin-poin krusial yang menjadi substansi utama RUU ini pada 11 September lalu,”tambahnya
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah substansi penting di dalam RUU Kepariwisataan mlai dari kewajiban pemerintah daerah menyusun rencana induk pengembangan pariwisata sebelum mengambil kebijakan, penguatan promosi wisata melalui kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dengan sertifikasi kompetensi, hingga dukungan pendanaan dan fasilitasi dari pemerintah pusat telah rampung dibahas.
“RUU ini juga menegaskan prinsip pariwisata berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal, serta perlindungan hukum bagi investor dengan kepastian perizinan yang sesuai tata ruang,”jelasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini juga berharap lewat pengesahan RUU Kepariwisataan ini keberpihakan anggaran agar pariwisata mendapat perhatian yang lebih besar, sejalan dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
“Lewat UU Kepariwisataan yang baru kita berharap pariwisata kedepan akan menghadirkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian alam, dan keadilan sosial, selain itu inovasi berbasis teknologi sangat penting agar pariwisata Indonesia mampu bersaing di era global,” pungkasnya.
