Jakarta, literatus.id- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia merespons fenomena dominasi bisnis yang dilakukan oleh turis asing di Bali yang berdampak pada warga lokal dan para pelaku usaha di Bali.
Chusnunia mengatakan pihaknya mendapat banyak aspirasi dan keluhan masyarakat dan pelaku UMKM lokal terkait kian maraknya dominasi usaha pariwisata yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di Bali. Selain itu fenomena ini juga dapat kita saksikan di berbagai media sosial.
“Banyaknya turis asing di Bali ternyata tidak sebanding dengan tingkat okupansi hotel-hotel maupun penginapan dan setelah ditelusuri ternyata banyak wisatawan yang membuka bisnis penginapan,kos-kosan atau sejenisnya yang tidak berizin,”ungkapnya.
Praktik bisnis illegal oleh WNA ini disinyalir semakin meluas dengan memanfaatkan celah dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang diinilai memberikan kemudahan akses bagi investor asing untuk menembus sektor-sektor strategis bahkan mikro, seperti jasa penyewaan mobil hingga homestay.
Kondisi ini menurutnya dipastikan akan melahirkan persaingan yang tidak sehat yang berdampak pada pelaku usaha lokal yang kalah bersaing .
“Hal ini akan memperbesar risiko ketimpangan ekonomi dan mengurangi ruang gerak masyarakat Bali dalam sektor pariwisata dan bila dibiarkan terus-menerus akan membuat warga lokal semakin terpojok. Kami meminta pemerintah untuk menindak tegas kondisi ini, Bali tidak boleh dibiarkan menjadi pasar bebas yang pada akhirnya merugikan warganya,”tegas politisi PKB tersebut.
Chusnunia juga mengingatkan bahwa kepemilikan usaha oleh warga negara asing di sektor pariwisata Indonesia sejatinya telah diatur ketat melalui berbagai regulasi penanaman modal.
Selain itu ia juga turut menyoroti fenomena banya turis asing yang bekerja di Bali juga tentunya memberian dampak kepada para tenaga kerja lokal. Banyak dari mereka awalnya datang dengan visa liburan namun kemudian membuka bisnis dan bekerja secara ilegal.
“Para turis asing di Bali tidak hanya berlibur, tetapi juga bekerja secara ilegal. Banyak di antara mereka yang menjadi fotografer, pemandu wisata, hingga pelatih surfing yang jelas-jelas menyalahgunakan visa kunjungan,pemerintah tentu tidak boleh diam, ” tegasnya.
Politisi yang akrab disapa Nunik juga meminta kerjasama antara Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menghambat laju overtourism yang ada di Bali dengan memperketat izin investasi pada level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi WNA.
“Lewat pengawasan bersama kita berharap pengembangan dan pemberdayaan UMKM dapat diprioritaskan bagi pengusaha lokal,” pungkasnya.
