Metro,literatus.id– Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menilai maraknya mobil listrik Cina di Indonesia juga harus memenuhi kepentingan nasional Indonesia yakni terkait pemenuhan Tingkat Komopnen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017.
Ia menilai realitas yang ada hari ini dimana pertumbuhan industri mobil China di Indonesia menghadapi tantangan pemenuhan TKDN sesuai targetJumlah kendaraan listrik (EV) berbasis baterai di Indonesia per pertengahan 2025 telah menembus angka lebih dari 274.000 unit yang mayoritas didominasi sepeda motor. Pertumbuhan ini merupakan sinyal positif percepatan transisi energi, dengan penjualan mobil listrik sendiri mencapai 82.525 unit hingga November 2025 .
Aturan tentang TKDN mobil listrik tertuang di Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. TKDN mobil listrik produksi lokal dalam perpres tersebut, wajib mencapai 40% pada 2022-2026. Lalu naik menjadi 60% pada 2027-2029 dan 80% mulai 2030.
“Meskipun laris, produk China sering menggunakan komponen impor yang lebih murah hal ini memicu diskusi mengenai pelonggaran aturan demi investasi versus urgensi lokalisasi industri.”ungkapnya(15/4/2026).
Lebih lanjut Chusnunia juga mengatakan bahwa fleksibilitas kebijakan mengenai TKDN menjadi pedang bermata dua yakni dapat menarik investasi namun berisiko memperlambat industri komponen lokal.
“Kita harus mengawasi bersama dan mendorong pemerintah menagih janji produsen EV China untuk memenuhi syarat 40% TKDN guna mendapatkan insentif,”tambahnya.
Politisi yang akrab disapa Nunik ini juga menegaskan bahwa hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kebiajkan jangka panjang industri tetap menekankan pada lokalisasi TKDN untuk membangun ketahanan industri otomotif nasional.
“Bagaimanapun kendaraan listrik (EV) adalah masa depan industri nasional yang difokuskan untuk kemandirian energi, mengurangi populasi dan memperkuat daya saing ekonmi melalui ekosistem yang terintegrasi bergantung pada kolaborasi pemerintah dan swasta untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan dari hulu ke hilir,”pungkasnya.
